MISDUKTB>>>Kepala MIS Darul Ulum Kotabaru didampingi Panitia Pelaksana dan Pengawas Ujian Madrasah (UM) memberikan pengarahan di hari pertama Pelaksanaan Ujian Madrasah TP. 2025/2026 Senin,27/4/2026. Dalam . . .
MIS Darul Ulum Kotabaru>>>MIS Darul Ulum Kotabaru Laksanakan Kegitan Haflah Akhirussanah dan Khataman Al-qur'an bagi siswa-siswi kelas 6.TP.2024/2025 pada Hari Senin,19 Mei 2025 bertempat di . . .
MIN 1 Kotabaru. >> POS Ujian Madrasah atau Asesmen Madrasah yang disingkat AM ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 901 Tahun 2023 tentang . . .
MIN 1 Kotabaru. >> Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Juknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah tahun anggaran 2023. . . .
MIN 1 Kotabaru. >> Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan file berupa Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan TIM Penjamin Mutu atau disingkat TPM. SK Tim Penjamin Mutu (TPM) . . .
MIN 1 Kotabaru. >> Modul ajar P5PPRA atau Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil ‘Alamin Fase E Terbaru dalam implementasi Kurikulum Merdeka ini disusun sebagai pedoman bagi madrasah . . .
MIN 1 Kotabaru. >> Modul Ajar P5PPRA atau Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil ‘Alamin Kurikulum Merdeka untuk Fase D Terbaru ini disusun oleh Rahmi Yulianti dari MTsN 6 . . .
MIS Darul Ulum Kotabaru. >> Modul Ajar P5PPRA atau Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil ‘Alamin Kurikulum Merdeka untuk Fase A (Kelas 1 dan 2), Fase B (Kelas 3 dan 4), kemudian Fase C . . .
MIS Darul Ulum Kotabaru. >> Pemilihan kurikulum merdeka disesuaikan dengan karakteristik siswa, kekhasan, serta kesiapan tingkat satuan pendidikan. Yang menjadi pembeda dari Kurikulum Merdeka dengan kurikulum . . .
MIN 1 Kotabaru. >> Pedoman dan Penerbitan NISM (Nomor Induk Siswa Madrasah) sebenarnya telah ditetapkan beberapa tahun yang silam. Adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Nomor 363 Tahun . . .
